Moralitas Pemimpin Pangkal Negara Bangkrut

Berbagai indikator memperlihatkan kondisi bangsa menuju kebangkrutan. Parahnya, negara mengarah pada kegilaan yang berakar dari moralitas pemimpin,
“Negara ini sudah gila. Politisi, koruptor yang mencuri dan merampok malah memberi khotbah ke kita-kitya untuk jangna mencuri, jangan merampok. Kan gila” kata ketua Umum Pengurus pusat Nasional Demokrat Surya Paloh dalam silaturrahmi dengan sejumloah tokoh nasional di kantor PP muhammadiyah, jakarta 16/6 bulan lalu.
Silaturrahmi itu antara lain diikuti mantan wakil presiden jusuf kalla, ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, ketua MPR Taufik kiemas, Ketua Umum partai hanura Wiranto, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Azumardi Azra, mantan Rektor UGM sofyan Efendi, dan mantan mentri koordinator perekonomian Rizal Ramli.
Menurut surya, pemimpin bangsa harus bertanggunbg jawab atas kondisi bangsa. “ ketika negara terpuruk, siapa yang salah? Ya, para petingginya. Kalau negara menciptakan kebijakan ya, petingginya juga yang mendapat pahala. Jadi, pemimpin tinggal pilih mau mendapatkan pahala atau dosa,” tegas dia. Sayangnya tambah surya, pemimpin bangsa belum mamapu menentukan skala prioritas. “ akal sehat saya terasa aneh melihat republik ini. Ketika menjadi negara terkorup se-Asia tidak menggelar jumpaipers, eh giliran ada SMS langsung konfirmasi pers”, kata surya. Padahal pemimpin semestinya berperan sebagai lokomotif pergerakan bangsa. “kalau lokomotif bangsa ini tidak jujur pada dirinya sendiri, negara akan benar-benar mengalami kegagalan dan kebangkrutan. Katakan tidak untuk pemerintah yang gagal, kita harus cepat-cepat bertindak ,” lanjutnya. Adapun jusuf kalla optimis indonesia masih merupakan negara yang kuat dan tidak mengarah ke kebangkrutan. Akan tetapi lanjut dia, negara harus dikelola dengan baik dan benar untuk kepentingan nasional. Jangan samapi sumer daya alam yang ada dikuasai tidak benar tanpa sengaja dan tanpa aturan yang benar tuturnya.
Akan tetapi, din syamsudin menilai indikasi negara menuju arah kebangkrutan semakin terlihat tatkala undang-undang dan negara seakan melegitimasi tindak korupsi.
“ ini sungguh memprihatinkan. Inilah yang kita hadapi. Situasi kebangsaan yang menuju kebangkrutan . yang paling bahaya adalah korupsi dikuasai negara ,” ujar Din
Taufiq Kiemas menyoroti kondisi bangsa yang mulai meninggalkan ideologi  pancasila. “saat ini ideologi pancasila mulai ditinggalkan. Pemerintah dan DPR yang paling tepat disalahkan,” tuturnya akubatnya, tambah dia, meski APBN mencapai Rp 1.300 Triliun, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kondisi negara yang menuju kebangkrutan. “ ini sangat aneh. Baanayak uang kita  tapi tidak bisa apa-apa terhadap kondisi negara yang menuju kebangkrutan. Uang banyak, tapi tidak bisa berbuat apa. Namun malahan menjadi sasaran tindak pidana korupsi,” katanya.
Azyumardi Azra. menmabhkan, indeks korupsi di indonesia saat ini justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. “ ini menunjukkan kegagalan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Meski sudah ada UU dan lembaga penegak hukum sepertti KPK, penegak hukum belum berjalan dengan baik”, ucapnya (sumber media indonesia)